Politik yang Merayu Alam

 

*Politik yang Merayu Alam: Refleksi Tauhid atas Kekuasaan dan Kelestarian*

Oleh: Sugiri

*Pendahuluan*

Politik sering dipahami sebagai seni merebut dan mengelola kekuasaan antar manusia. Ia identik dengan perebutan kursi, pengaruh, dan strategi kuasa. Namun, dalam lensa tauhid dan kesadaran ekososial yang dalam, politik tidak hanya menyangkut relasi manusia dengan manusia, tetapi juga relasi manusia dengan alam semesta. Sebab, bumi bukanlah panggung pasif. Ia adalah makhluk Allah yang memiliki ruh, perasaan, dan bahkan suara yang bisa “berbicara” lewat bencana.

Politik yang bijak bukan hanya mengatur manusia, tetapi merayu alam agar jatuh cinta kepada manusia, dengan menempatkannya sesuai fungsi penciptaannya. Ketika alam merasa dicintai dan dihormati, ia membalas dengan keseimbangan. Tapi ketika ia dilukai dan dieksploitasi, ia membalas dengan amarah — banjir, tanah longsor, krisis iklim, dan kehancuran ekologi.

---

*Politik Ekologis dalam Al-Qur’an*

Al-Qur’an mengajarkan bahwa kehancuran lingkungan bukan semata-mata fenomena alam, tapi akibat tangan manusia yang rusak dalam mengelola kekuasaan:

> “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini menyiratkan bahwa kerusakan ekologi adalah peringatan politik dari langit, agar manusia kembali kepada prinsip amanah.

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menegaskan bahwa “kerusakan” dalam ayat ini bukan hanya polusi atau banjir, tapi juga ketidakadilan sosial dan tata kelola kekuasaan yang menjauh dari nilai tauhid.

---

*Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*

Rasulullah SAW bersabda:

> “Sesungguhnya bumi ini adalah hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya. Maka lihatlah bagaimana kamu berbuat terhadapnya.”

(HR. Muslim no. 2742)

Dalam konteks ini, politik adalah alat kepemimpinan atas bumi, bukan alat pemangsaan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menyebut bahwa orang yang memimpin tetapi merusak keseimbangan alam, hakikatnya adalah pengkhianat amanah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik juga memandang bahwa penguasa yang menyebabkan mafsadat ‘ammah (kerusakan umum), baik terhadap manusia maupun alam, wajib ditas’hih (dikoreksi), dan jika tetap bertahan, maka kekuasaannya bisa digugat.

Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa “keadilan ekologi” adalah bagian dari maqashid syariah. Alam harus dilindungi karena ia adalah amanah dan ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kebesaran Allah).

---

*Alam Sebagai Mitra Politik, Bukan Korban*

Dunia modern penuh dengan kebijakan yang mengejar pertumbuhan ekonomi tapi membiarkan luka ekologis menganga. Hutan dibabat, sungai dikotori, tanah diracuni, udara dicekik. Di sinilah politik kehilangan kesuciannya karena tidak lagi menjadi penjaga bumi, tapi menjadi pemangsanya.

Padahal, jika politik dijalankan dengan niat merayu alam — bukan menguasai, tapi menyeimbangkan — maka alam akan membalas dengan keberkahan.

> “Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…”

(QS. Al-A’raf: 96)

Ayat ini mengaitkan langsung iman, takwa, dan kebijakan hidup dengan kebaikan ekologi.

---

*Penutup: Membangun Politik yang Menyentuh Langit dan Bumi*

Saatnya umat manusia meninjau ulang makna politik. Ia tidak boleh hanya bicara kemenangan pemilu, tetapi harus menyentuh makna yang lebih luhur: bagaimana menjaga harmoni antara langit, bumi, dan nurani.

Politik sejati adalah yang membuat alam rindu pada manusia, bukan murka. Ia adalah seni memeluk bumi dengan cinta, bukan mencengkramnya dengan serakah. Jika manusia mampu menjadikan politik sebagai jalan menyambung kasih dengan alam, maka insyaallah, bumi pun akan tersenyum kembali, dan keberkahan akan turun dari segala arah.

Wallahu a'lam bishshawab